Atasi Kerawanan Pilkada Tahun 2024, Bawaslu Bangka Siap Lakukan Koordinasi Bersama Stakeholder

SUNGAILIAT, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM – Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka, Sugesti mengikuti Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Mantap Praja Menumbing Tahun 2024 yang digelar oleh Kepolisian Resor Bangka sebagai upaya untuk memastikan kesiapan dalam pengamanan Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada Rabu, 7 Agustus 2024 di Aula Tribrata Polres Bangka.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka, Sugesti menyebutkan Bawaslu Kabupaten Bangka dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 disuport oleh jajaran dari tingkat kabupaten, jajaran pengawas tingkat kecamatan hingga jajaran pengawas di tingkat kelurahan dan desa bahkan nantinya akan dibantu oleh pengawas tempat pemungutan suara pada waktu pemilihan serentak berlangsung.

Sugesti menambahkan pihaknya telah melakukan Pemetaan Kerawanan Kampanye Pilkada 2024 yang terdiri dari beberapa kerawanan seperti misalnya keterlibatan ASN, TNI/POLRI, Kepala Desa, keterlibatan anak di bawah umur, politik uang, penggunaan fasilitas negara, politisasi SARA, ujaran kebencian dan berita bohong, kampanye di luar jadwal, kampanye di tempat ibadah dan dugaan pelanggaran lainnya selama masa kampanye pemilihan.

“Di masa-masa ini banyak hal yang terjadi di luar dugaan, oleh karena itu melalui rapat koordinasi lintas sectoral ini diharapkan menjadi langkah awal dalam pengawasan seluruh tahapan pemilihan serentak tahun 2024,” ujar Sugeti di Mapolres Bangka.

Saat ini lanjut Sugesti, tahapan yang akan dihadapi yaitu memasuki pendaftaran calon yang juga beririsan dengan tahapan pemutakhiran data pemilih sehingga seluruh tahapan harus dilakukan dengan baik dan diawasi dengan kerjasama dan koordinasi secara baik.

“Dari setiap tahapan, kami senantiasa terbuka dengan sektoral lainnya, bahkan kami juga berupaya melibatkan penyelenggara lainnya dan stake holder lainnya sehingga proses pengawasan yang kita lakukan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Sementara itu Kapolres Bangka, AKBP Toni Sarjaka menyebutkan jika Kepolisian tidak bisa bekerja sendiri dalam mengamankan Pilkada 2024 sehingga diperlukannya kerjasama yang baik dengan instansi terkait untuk mendukung kelancaran pengamanan Pilkada 2024.

Melalui Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 lanjut Toni Sarjaka merupakan wujud keikutsertaan masyarakat dan lintas sektoral dalam menyukseskan pengamanan dan menjadi bagian integral yang harus dilakukan demi terciptanya pemilihan yang aman dan sukses di Kabupaten Bangka.*