Jelang Pilkada Ulang 2025, Bawaslu Bangka Ikuti Rakor Bersama Kemenko Polhukam RI

PANGKALPINANG, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM — Menjelang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka, Fega Erora menghadiri Rapat Koordinasi Kesiapan dan Pemantauan yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Republik Indonesia di Ballroom Hotel Sol Marina pada Senin, 25 Agustus 2025.

Rakor ini menjadi ajang penting untuk memastikan penyelenggaraan pemilihan berjalan adil, transparan, dan demokratis. Sejumlah isu strategis dibahas, mulai dari kesiapan teknis pemungutan suara, koordinasi antar-stakeholder, antisipasi potensi masalah, hingga dukungan logistik dan keamanan.

Staf Khusus Menko Polhukam Bidang Pertahanan sekaligus Ketua Tim Pemantau Pilkada, Letjen TNI (Purn) Dr. Yoedhi Swastanto, menegaskan bahwa kehadiran tim pemantau bukan untuk mengambil alih peran penyelenggara, melainkan memastikan jalannya proses sesuai prinsip demokrasi.

“Kami hadir untuk memastikan pilkada ulang ini berlangsung demokratis, berintegritas, serta menjunjung tinggi keadilan dan supremasi hukum. Kami juga siap memberikan rekomendasi langkah-langkah yang perlu dipenuhi agar penyelenggaraan berjalan aman,” ujar Yoedhi.

Ia mengingatkan penyelenggara agar selalu berpegang pada prinsip Luber Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil). Selain pengawasan logistik, kesiapan anggaran, serta dukungan kesehatan, Yoedhi menekankan pentingnya netralitas aparat dan upaya pencegahan praktik politik uang.

“Partisipasi masyarakat harus terus didorong, sekaligus mengantisipasi potensi pemberitaan negatif yang bisa merusak objektivitas demokrasi. Harapan kami, pilkada ulang ini berjalan aman, lancar, serta mencerminkan calon-calon yang berintegritas,” tegasnya.

Menutup keterangannya, Yoedhi menyampaikan harapan agar Pilkada Ulang Bangka Tahun 2025 dapat terlaksana dengan aman, lancar, dan partisipasi masyarakat semakin meningkat, sehingga kepercayaan publik terhadap demokrasi tetap terjaga.*